Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Pengadilan Negeri Makassar: Studi Kasus No : 1/pdt sus-PHI/2020/PN.Mks - Dewi Ayu Lestari; Syarif Nuh; Hamza Baharuddin (Journal of Lex Generalis (JLG), 2020)
Kenyataan bahwa masih terdapat banyak kasus pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pemberian hak kepada pekerja masih banyak terjadi, sementara hak-hak para pekerja telah jelas dilindungi dan diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum empiris. Adapun sumber data peneltian ini bersumber dari bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari putusan dan hakim pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara sengketa pemutusan hubungan kerja. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalm mmutuskan perkara sengketa pemutusan hubungan kerja antara saudara AD dengan Salah satu Bank X dengan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Selain itu penerapan hokum oleh hakim dalam mengambil keputusan telah efektif dilakukan dengan melakukan pembatalah terhadap SK pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh tergugat serta mengabulkan gugatan penggugat untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang no 13 tahun 2003. The fact that there are still many cases of unilateral termination of employment without granting rights to workers still occurs, while workers' rights are clearly protected and regulated by the Manpower Act No. 13 of 2003. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data that comes from decisions and judges of the Makassar District Court who handle cases of disputes over termination of employment. The results of this study indicate that the Judge's Rationale in deciding cases of disputes over termination of employment between AD brothers and Bank X with due observance to the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes and regulations -Other regulations are concerned. In addition, the application of law by the judge in making decisions has been effectively carried out by invalidating the employment termination decree issued by the defendant and granting the plaintiff's claim to obtain rights that should have been obtained in accordance with the provisions of law No. 13 of 2003.