Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi - Ahmad Ahmad; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis pembayaran uang pengganti dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi dualisme dalam penghitungan nilai uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti, serta penerapan penjatuhan pidananya. Sesuai dengan namanya, yaitu “tambahan,” pidana tambahan bersifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib. Dalam berbagai putusan hakim pertimbangan hukum hakim masih menrapkan Pembayaran Uang Pengganti untuk mengganti kerugian negara. Padahal secara normatif penjatuhan pidana Pembayaran Uang Pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi. Rekomendasi penelitian ini adalah harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan Pembayaran Uang Pengganti. The research objective is to analyze the payment of replacement money in the judge's decision as an additional crime in corruption cases. This research method uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that there is still dualism in the calculation of the value of the replacement money and the purpose of paying the substitute money, as well as the application of the penalty. As the name implies, namely