Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi - Zulhastanto Zulhastanto; Amiruddin Barinong; Irsyad Dhahri (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar; dan 2 faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar terlaksana kurang efektif, terutama yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana yang harus dilaksanakan dengan konsisten dengan syarat: berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of remissions for corruption convicts in terms of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison; and 2 factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) The implementation of remission for corruption convicts after the implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison was ineffective, especially those related to the terms and procedures for granting remissions to prisoners that must be implemented consistently on condition: of good behavior; and has served a sentence of more than 6 (six) months .; and (2) legal substance factors, legal structure, legal facilities and infrastructure, legal culture, and legal awareness have little effect on the implementation of remissions for convicts of corruption after the existence of PP Number 99 of 2012 in Class I Makassar Lapas.