Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunkaan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sangat lemah, sebab menutup ruang untuk terlaksananya parate eksekusi yang selama ini menjadikan eksekutorial jaminan fidusia sangat kuat. Faktor-faktor yang menghambat eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdiri dari dua faktor, yakni: (a) faktor yuridis berupa terjadinya perubahan norma di dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menutup ruang terwujudnya parate eksekusi, bahkan membuka ruang untuk terjadinya eksekusi jaminan fidusia harus didahului oleh upaya hukum berupa gugatan wanprestasi; (b) faktor non yuridis, yang merupakan implikasi dari faktor yuridis, di mana celah hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia hasil judicial review dimanfaatkan para debitur nakal untuk tidak bersepakat dengan kreditur terkait adanya cidera janji. The research objective is to analyze the executive power of fiduciary security after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019; and the factors that influence it. The research method uses normative legal research. The result of the research shows that the executorial power of fiduciary guarantees after the birth of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 is very weak, because it closes the space for the execution of the execution parate which so far makes the execution of the fiduciary guarantee very strong. The factors that hinder the execution of fiduciary guarantees after the birth of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 consist of two factors, namely: (a) juridical factors in the form of changes in norms in the provisions of article 15 paragraph (2) and paragraph (3) ) The Fiduciary Guarantee Law which closes the space for the realization of execution parates, and even opens space for the execution of the fiduciary guarantee must be preceded by legal remedies in the form of a lawsuit for default; (b) non-juridical factors, which are implications of juridical factors, in which the legal loopholes contained in the provisions of article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law resulting from judicial review are used by bad debtors to disagree with creditors related to a default.