Penyelesaian Sengketa Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara - Alif Lofty; A. Muin Fahmal; Agussalim Gadjong (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penambangan pasir di kecamatan tempe, kabupaten wajo dan menganalisis penyelesaian sengketa tambang pasir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Metode penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Wajo Kecamatan Tempe Kelurahan Wiringpalennae Hasil penelitian bahwa kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dipengaruhi oleh dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan dan adapun sarana penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa tersebut melalui sarana penyelesaian sengketa adminitrastif. The research objective is to analyze government policies towards sand mining in tempe sub-district, Wajo district and to analyze the settlement of sand mining disputes in Tempe District, Wajo Regency. Empirical juridical research methods. The research location is in Wajo District, Tempe District, Wiringpalennae Village. The results of the research show that government policies on the implementation of rights and obligations for sand mining activities are in accordance with the procedures stipulated in the prevailing laws and regulations, the impact of sand mining on the environment is influenced by social impacts and economic impacts. and environmental impacts and law enforcement on the dispute resolution through administrative dispute resolution means.