Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan - Ilham Ilham; La Ode Husen; Syamsuddin Pasamai (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Di Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik, Karena DPRD berasal dari partai politk, maka hambatan dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik. The research objective is to analyze the implementation of the DPRD's supervisory function on the performance of the Regional Government in realizing a Regional Government Apparatus that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in South Sulawesi. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that: Supervision of the DPRD of South Sulawesi Province covers supervision of the implementation of regional regulations and other laws and regulations, regional head regulations, APBD, government policies in implementing regional development programs and DPRD of South Sulawesi Province. Also responsible for supervising public services, because DPRD comes from a political party, the obstacle in carrying out DPRD duties, including the supervisory function, is that the council is always busy taking care of political party affairs, even though it is regulated in an order that the council's duties must take precedence over other matters. but in reality the council always prioritizes political affairs.