Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - M. Basir AS; Sufirman Rahman; La Ode Husen (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis sistem pengelolaan keuangan daerah menurut PP No 58 Tahun 2005. dalam perspektif keuangan daerah. Tipe penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan penganggaran (budget), serta harus dilakukan secara terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Penyimpangan dalam penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 lalu terjadi karena proses penyaluran dananya tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diterapkannya prinsip kecermatan, kehati-hatian, ketika melakukan verifikasi terhadap semua proposal yang masuk mengakibatkan banyak proposal fiktif dari penerima bantuan sehingga mengakibatkan temuan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Sulsel sebesar Rp 8.867.500.000.-. The Research objective to analyze the regional financial management system according to Government Regulation No. 58 of 2005. In the perspective of regional finance. This type of research is normative. The approach used is a statutory approach and a case approach. The results of the study show that Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management mentions important aspects in regional financial management, namely the link between policy (policy), planning (planning), and budgeting (budget), and must be carried out openly (transparently) and can accountable (accountable). Deviations in the distribution of Social Assistance (Bansos) funds within the Regional Secretariat (Setda) of the South Sulawesi Provincial Government in 2008 occurred because the process of disbursing funds was not transparent and could not be accounted for. The non-applicability of the principle of prudence, prudence, when verifying all incoming proposals resulted in many fictitious proposals from recipients of assistance, resulting in the finding of state losses from the Supreme Audit Agency (BPK) RI Representative Office of South Sulawesi amounting to Rp. 8,867.5 million.-