Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi Proyek Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pengaman Pantai (Studi Kasus Pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) Palu - Sulawesi Tengah - Sovyan H.A.D. Abdullah; Ahyuni Yunus; Arfah Tjolleng (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis pemahaman pada perjanjian pada pembangunan Project Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection, dan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor atau pemborong dalam melaksanakan pekerjaan di Kota Palu-Sulawesi Tengah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab PT. Adhi Karya (Persero) Tbk berupa mengambil langkah berdasarkan SK Direksi Nomor 014-6/2020/055A Tanggal 14 Maret 2020 untuk mensubkontraktorkan pekerjaan tanggul dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 32 Ayat 4 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah, dengan persetujuan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah memenuhi syarat – syarat doumen dan standar pekerjaan konstruksi. Output dari perjanjian pemborongan yang di rasakan sampai saat ini berupa belum dipenuhinya substansi pada kontrak, khusunya pada pekerjaan tambatan perahu. Solusi yang diberikan pekerjaan tambatan perahu dari pihak kontraktor itu sendiri berupa turut serta mendukung dan melakukan observasi dan pengamatan uji kadar lumpur dasar laut dengan dilakukan melalui tahap Uji Sondir dan pekerjaan tambatan perahu sementara yang dilakukan pihak kontraktor. The purpose of this study is to analyze the understanding of the agreement on the construction of the Project Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection, and to determine the responsibility of the contractor or contractor in carrying out the work in Palu City, Central Sulawesi. The research method uses empirical legal research. The results of the study that the responsibility of PT. Adhi Karya (Persero) Tbk in the form of taking steps based on the Decree of the Board of Directors Number 014-6/2020/055A dated March 14, 2020 to subcontract the embankment work and based on Presidential Decree Number 80 of 2003 Article 32 Paragraph 4 concerning guidelines for the implementation of government goods/services, with approval PPK (Commitment Making Officer) has complied with the document requirements and construction work standards. The output of the chartering agreement that has been felt so far is in the form of not fulfilling the substance of the contract, especially for boat mooring work. The solution provided by the boat mooring work from the contractor itself is in the form of participating in supporting and observing and observing the seabed mud content test by going through the Sondir Test stage and temporary boat mooring work carried out by the contractor.