PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI - Amareta Kristina Kesumadewi (Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2019)
Korupsi merupakan permasalahan utama yang terus-menerus dihadapi oleh setiap negara di dunia, khususnya Indonesia. Korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan lebih berbahaya karena itu artinya oknum pemerintah memanfaatkan kekuasaannya dalam pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat karena korupsi berdampak pada keuangan atau perekonomian negara yang kemudian berimplikasi juga kepada pembangunan negara, sehingga masyarakat akan susah mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan dari negara. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pemanfaatan E-Government oleh pemerintah dalam upaya memberantas tindakan korupsi di lingkup pemerintahan. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pembahasan adalah melalui studi literatur yang memanfaatkan pendekatan pada perundang-undangan, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu penerapan E-Government dalam upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan, didapati bahwa sistem pelayanan di Indonesia yang masih mengandalkan sistem tradisional atau manual yang berdasarkan pada paper based memberikan celah bagi oknum pemerintah dalam melakukan tindakan korupsi khususnya tindakan pungli. Sistem pelayanan yang manual membutuhkan proses yang lama dan prosedur yang kompleks sehingga masyarakat akan rela membayar oknum tertentu agar proses pelayanan yang diinginkan dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Penggunaan e-government dapat meminimalisir hal ini terjadi karena dengan penggunaan e-government yang berbasis teknologi maka sistem pelayanan dilakukan secara digital/online yang bisa digunakan 1x24 jam dimana saja dan kapan saja. E-government juga mendorong transparansi, akuntabilitas, sehingga sistem pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraannya, e-government juga memiliki beberapa hambatan yang masih perlu ditinjau kembali agar penyelenggaraan e-government dapat berjalan dengan optimal dan merata di seluruh daerah di Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah e-government merupakan salah satu komponen dalam memberantas korupsi. Hal ini karena e-government memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat memonitor kegiatan pemerintahan karena adanya transparansi data dan informasi yang diberikan oleh pemerintah melalui website pemerintah yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi memungkinkan proses dan prosedur dijalankan dengan cepat sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal.