Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia - Hardianto Hardianto; Mohammad Arif; Dachran S Busthami (Journal of Lex Generalis (JLG), 2022)
Tujuan penelitian menganalisis perjanjian kemitraan initi plasma Kelapa Sawit manajemen satu atap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang dilakukan oleh KPPU sebagai pengawas pelaksanaan kemitraan di Indonesia dan proses penegakan hukum pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU dengan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) KPPU melakukan pengawasan pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap agar dengan prinsip-prinsip kemitraan di Indonesia adalah perjanjian antara perusahaan inti dengan plasmanya yang posisi tawar kedua belah pihak setara, tidak terdapat unsur menguasai/memiliki oleh perusahaan inti dan kerjasama kedua belah pihak saling mempercayai, saling menguatkan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan (2) Perusahaan inti yang menguasai dan atau memiliki plasmanya adalah bentuk pelanggaran sesuai Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga dikenakan sanksi denda dan pencabutan izin usaha. The research objective to analize the the one-roof management Palm Oil plasma initi partnership agreement that is in accordance with the partnership principles carried out by KPPU as a supervisor for the implementation of partnerships in Indonesia and the law enforcement process of partnership supervision carried out by KPPU with sanctions given to business actors who violate it. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: (1) KPPU supervises the One-Stop Management Palm Oil Plasma Core Partnership Agreement so that with the principles of partnership in Indonesia there is an agreement between the nucleus company and its plasma in which the bargaining position of both parties is equal, there is no element of control/ owning by the core company and the cooperation of the two parties trusting each other, strengthening each other, needing each other and benefiting each other 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises so that they are subject to fines and revocation of business licenses.