Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika: Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan - Agustinus Suprianto; Syahruddin Nawi; Kamri Ahmad (Journal of Lex Generalis (JLG), 2022)
Tujuan penelitian menganalisis peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Metode peneltian yang digunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Peran aparat penegak hukum sebagai partner masyarakat, sangat urgen dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kondisi empirik yang ada dalam masyarakat.. The research objective to analyze the role of the Directorate of Drug Investigation at the South Sulawesi Police in dealing with drug crimes. The research method used is the empirical legal research method. The results of the study show that the role of the community is very much needed in order to assist law enforcement officers to prevent and eradicate abuse of illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors. With the participation of the community in assisting the task of law enforcement officers, the illicit circulation of narcotics and narcotic precursors that are in the midst of people's lives can be minimized, which is later hoped that the community will be free from the dangers of illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors. (2) The role of law enforcement officers as community partners is very urgent in the context of preventing and eradicating illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, both based on statutory regulations and based on empirical conditions that exist in society.