Revitalisasi Kias dalam Hukum Islam - M Nurul Irfan (Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2011)
Dalam Hukum Pidana dikenal sebuah prinsip dasar dan sebagai asas terpenting yaitu asas legalitas. Di antara tiga pengertian dasar sebagai penjabaran dari asas legalitasÂ di atas, bahwa untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogiÂ (kias). Kalau Â larangan penggunaan analogi atau kias dalam hukum pidana ini juga diberlakukan dalam hukum pidana Islam, tampaknya akan banyak menimbulkan persoalan, sebab kalau kias tidak berlaku, maka akan sangat banyak berbagai jenis jarimah atau tindak pidana yang tidak bisa ditetapkan sanksinya. PenyalahgunaanÂ obat-obat terlarang dan berbagai kejahatanÂ narkotika tidak bisa dihukum dengan berpijak pada ayat khamr, seorang koruptor tidak bisa dihukum potong tangan karena korupsi tidak bisa dikiaskan dengan pencurian yang sanksi hukumnya berupa potong tangan, illegal loging, women atau baby traficking, cyber crime dan beberapa jenis tindak pidana modern lainÂ tidak bisa diproses secara hukum Islam. Tentu saja larangan penggunaan analogi atau kias dalam bidang hukum pidana IslamÂ seyogyanya tidakÂ disamakanÂ dengan prinsip hukum pidana konvensionalÂ yang mengenal asas legalitas dengan kaedah turunannya berupa larangan kias atau analogi dalam hukum pidana.