Analisis Penerapan Akad Qard Wal Ijarah pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto - Ika Setiana (Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017)
Pembiayaan talangan haji merupakan produk yang memiliki potensi yang cukup besar, ini dikarenakan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima ini berbeda dengan rukun Islam yang lain yang dapat dilakukan secara individu dan tidak ada spesifikasi khusus. Ibadah haji harus dilakukan di tempat tertentu dan waktu tertentu, yaitu di bulan zulhijjah dan di kota Makkah.1 Karena hal itu, maka haji hanya diperintahkan bagi mereka yang mampu, baik secara materi, bekal dan kemantapan hati. Â Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri ini, mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan akad qardwal ijarah pada pembiayaan talangan haji ini, belum sesuai dengan teori dan fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, karena : a. Adanya penggabungan dua akad yaitu akad qard (pinjam meminjam) dan akad ijarah (sewa). Hal ini tidak diperbolehkan karena qard merupakan pinjaman lunak tanpa adanya tambahan saat pengembalian, sedangkan ijarah merupakan akad sewa yang dikenakan ujrah. b. Pengambilan ujrah yang dilakukan oleh BSM berbeda-beda, berdasarkan jumlah talangan yang diberikan. Sedangkan dalam fatwa disebutkan bahwa jumlah ujrah tidak boleh dikaitkan dengan jumlah talangan yang diberikan.