Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan) - Zuhda Fitriana; Dessy Maeyangsari; Eko Wahyudi (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021)
Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada hampir seluruh sektor dalam kehidupan, termasuk Desa. Menimbang pentingnya peran Desa dalam ketahanan nasional, pemerintah pusat memberikan aloksasi dan prioritas lebih pada keuangan Desa untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional sekaligus akselerasi pencapaian SDGs Desa. Hasilnya, Desa dan pemerintahannya mendapatkan amanah lebih untuk mengelola keuangan desa dengan pemberian BLT-DD. Isu-isu hukum tentang penyalahgunaan sumber dana desa oleh kepala desa sudah banyak terjadi. Penyebaran isu tersebut dikarenakan belum pahamnya baik pemerintah desa atau masyarakat setempat tentang proses pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah implementasi psinsip partisipatif dalam setiap prosesnya. Tim penulis menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal dengan dua pendekatan: statute approach dan conceptual approach untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyusun solusi sesuai kebutuhan desa mitra. Hasilnya, tim memberikan rancangan peraturan desa sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keduanya untuk mengimplementasikan prinsip partisipatif dan keterbukaan selama pengelolaan keuangan. Selain itu, tim membangun laman sosial media yang dapat dimanfaatkan menjadi sarana partisipasi dan transparansi sekaligus media promosi kekayaan daerah setempat. Harapannya, produk tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Implementation of Participatory Principles in Village Financial Management (Case Study in Jabung Village, Lamongan Regency) The Covid-19 pandemic impacts on almost all sectors of life, including the life in the villages. Considering the importance of the role of the Village in national resilience, the central government gives more allocation and priority to Village finances to support national economic recovery as well as accelerate the achievement of the Village SDGs. As a result, the village and its government get more mandate to manage village finances by providing BLT-DD (Cash Transfer Program-Village Fund). There are many legal issues regarding the misuse of village funds by village headmen. The spread of the issue was due to the lack of understanding of either the village government or the local community about the village financial management process. One of them is the implementation of participatory principles in every process. The writing team uses socio-legal research methods with two approaches: a statute approach and a conceptual approach to identify problems and develop solutions according to the needs of partner villages. As a result, the team provided a draft village regulation as a form of legal protection for both of them to implement the principles of participatory and openness during financial management. In addition, the team builds social media pages that can be used as a means of participation and transparency as well as media for promoting local wealth. It is hoped that these products can improve the welfare of rural communities.