IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW - Tanor, Irene Dwikartika (Sam Ratulangi University, 2015)
Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bolaang Mongondow belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Yang menyangkut peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan e-Governmnet, Sumber âsumber daya dalam pengelolaan data untuk e-Governmentt, dan sikap pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut George Edward III (1980,1. Dalam Dr. Riant Nugroho âPublic Policyâ, 2010 : 636 ) menyaranakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tetapi karena fokus penelitian peneliti hanya mengambil 3 faktor yaitu: komunikasi, sumber â sumber dan sikap. Ternyata yang menjadi masalah dalam penelitian terdapat pada faktor Sumber Daya Manusia yaitu tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa perangkat komputer dan print yang sering eror atau rusak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan E-Government