Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pt. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/Pn.Srg) - Mora Sakti (Universitas Harapan Medan, 2021)
Dengan ditetapkannya PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (PT. WPLI) sebagai terdakwa, hal tersebut termasuk dalam salah satu sistem pertanggungjawaban pidana, maka pengurus dalam hal ini direksi memiliki tanggungjawab untuk mengetahui semua kejadian yang ada di lapangan karena hal itu adalah tanggungjawab yang melekat dalam diri pengurus. Sekalipun pengurus tidak berada langsung dalam lapangan, namun punya tanggungjawab yang selalu melekat selama jabatan sebagai pengurus badan usaha tersebut melekat. Maka dalam hal ini Choe Hoe Ryul selaku Direktur Utama atau yang mewakili korporasi PT. Wahana Pamunah Limbah Industri di dalam pengadilan dikenai pertanggungjawaban pidana. Bahwa selanjutnya untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi maka harus mampu terlebih dahulu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Adapun permasalahan yang dikaji Apakah penerapan teori vicarious liability dalam penjeratan pidana korporasi terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dalam Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 09 Agustus 2016 sudah tepat, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Wahana Pamunah Limbah Industri terhadap warga yang terkena dampak dari pencemaran limbah B3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Kemudian dalam analisa ini ditarik kesimpulan secara deduktif. Dari penelitian ini dapat diketahui dalam perkara Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN. Srg atas nama Terdakwa PT. Wahana Pamunah Limbah Industri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam Putusannya menerapakan teori vicarious liability untuk menjerat terdakwa dengan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b jo Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan teori vicarious liability tersebut kurang lah tepat, penerapan teori strict liability adalah teori yang tepat diterapkan untuk menjerat PT. Wahana Pamunah Limbah Industri, dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang telah dijelaskan bahwa terhadap terdakwa PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dijerat dengan Pasal 116 ayat (1), pasal tersebut mengandung asas strict liability. Formulasi hukum pidana di masa datang agar memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, dilakukan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa kewajiban pemberian restitusi kepada korban tindak pidana lingkungan hidup apabila pelakunya korporasi.