Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Aguinaldo Marbun (Universitas Harapan Medan, 2021)
Meskipun penyadapan memberikan pengaruh positif bagi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan mekanismenya sebatas melalui peraturan internal KPK, tanpa ijin dan pengawasan. Padahal, penyadapan merupakan bagian dari tindakan pro justisia yang bersifat mengurangi dan membatasi hak asasi manusia, serta dalam konteks due process of law jaminan hak asasi manusia wajib dipenuhi dan diberikan ruang untuk pembelaandiri. Pada tanggal 17 Oktober 2019, DPR dan Pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (