IMPELEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 1979 LEWAT PROGRAM MANUNGGAL SAKATO DALAM SEJARAH PEMBANGUNAN DESA DI SUMATERA BARAT 1984-1991 - Fikri Surya Pratama (Universitas Negeri Yogyakarta, 2022)
AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah pembangunan desa di Sumatera Barat selama pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan teknik pengumpulan data yakni studi pustaka. Sumber data yang digunakan berupa artikel jurnal, buku-buku serta kumpulan koran terbitan tahun 1990-an milik PDIKM Padang Panjang yang memberitakan kondisi desa-desa Sumatera Barat selama pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979. Masa Orde Baru Indonesia diwarnai dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, salah satu bentuk regulasi yang mengatur kegiatan pembangunan ini ialah UU No. 5 Tahun 1979 mengenai pembangunan dan pemberlakuan sistem desa di seluruh wilayah Indonesia. Sistem desa yang identik dengan sistem politik tradisional masyarakat Jawa-Madura menyebabkan kesulitan untuk beradaptasi dan megimplementasikan regulasi ini. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Sumatera Barat berinovasi untuk menjawab tantangan yang terjadi dengan mengeluarkan Program Manunggal Sakato sebagai alat menjalankan kandungan undang-undang tersebut. Dengan mengkombinasikan sistem pemerintahan nagari dengan nilai-nilai modernitas yang ada, serta menjalankan asas gotong-royong, desa-desa di Sumatera Barat mampu menjalankan isi UU No. 5 Tahun 1979 dengan baik ketimbang desa-desa luar Jawa-Madura yang “kaget” dengan sistem.Kata kunci: Desa, Manunggal Sakato, Nagari. AbstractWrite This article aims to explain the history of village development in West Sumatra during the enactment of UU No. 5 of 1979. The research method used is a historical research method with data collection library research techniques. The data source used was article journals, books and collection of newspapers published in the 1990s in PDIKM Padang Panjang that reported on the condition of West Sumatran villages during the enactment of UU No. 5 of 1979. Indonesia's New Order (Orde Baru) period was marked by national development and regional development, one form of regulation that regulates these development activities is UU No. 5 of 1979 about the development and implementation of the desa (village) system throughout Indonesia. The desa (village) system which is identical to the traditional political system of the Javanese-Madurese society makes it difficult for other regions to adapt and implement this regulation. Therefore, the West Sumatra Regional Government innovates to answer the challenges that occur by issuing the Manunggal Sakato program as a tool to carry out the contents of the law. By combining the nagari government system with existing modernity values, as well as implementing the principle of gotong royong (mutual cooperation), villages in West Sumatra are able to carry out the contents of Law no. 5 of 1979 better than the villages outside Java-Madura which were