The Banjar Elite Response to Ethical Policy 1900—1942 on Education Aspect - Noor Hasanah (Balai Arkeologi Maluku, 2021)
Keberadaan dan perkembangan lembaga pendidikan di Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai reaksi terhadap Etische Politiek (Kebijakan Etis Belanda) relatif pesat. Namun, penelitian terkait hal tersebut masih terkesan minim, seringkali hanya berupa biografi tokoh, ulama, dan sejarah Islam yang diyakini oleh masyarakat Banjar. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa meskipun kolonial Belanda menerapkan Kebijakan Etis sebagai pembatasan hak pendidikan pribumi, para elit ulama, cendekiawan, dan pedagang menanggapi aturan tersebut dengan membentuk lembaga pendidikan tandingan, baik yang berbasis pada nasionalisme dan yang berbasis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-intelektual sejarah dan historis-kritis. Metode ini digunakan karena mengamati sejarah gerakan pendidikan di Banjar sebagai respon terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa sejarah yang berkaitan langsung dengan pendidikan di Banjar. Tahapan penelitian ini antara lain: heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi, dan historiografi. Selanjutnya, data yang ditemukan ditulis secara kronologis menurut catatan sejarah para penulis sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Etis pada aspek pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat Banjar karena mereka lebih memilih madrasah atau pesantren untuk sekolah, serta sekolah nasionalis, yang secara konsisten menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kemerdekaan. The existence and development of educational institutions in Banjar, South Kalimantan, as a reaction to Etische Politiek (Dutch Ethical Policy) are relatively rapid. However, the research related to it still seems minimal, often only in the form of biographies of figures, scholars, and the history of Islam believed by the Banjarese. The research aims to prove that although the Dutch colonials applied the Ethical Policy as a limitation of indigenous education rights, the elites who were ulama (Islamic clerics), intellectuals, and traders responded to these rules by forming rival educational institutions, both those based on nationalism and those based on Islam. This research uses a socio-intellectual history and historical-critical approach. These methods are used because it observes the history of the education movement in Banjar as a response to education organized by the Dutch. This approach aims to describe historical events that are directly related to education in Banjar. This research takes the following steps: heuristics, verification or criticism, interpretation, and historiography. Then, the data found are written chronologically according to the historical records of the historical writers. The research shows that Ethical Policy on the education aspect did not significantly influence the Banjarese because they preferred madrasa or pesantren for school, as well as nationalist schools, which consistently fostered a sense of love for the homeland and the spirit of independence.