PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MEDAN - Rahmad Wiradinata; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Indarja Indarja (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020)
Otonomi adalah penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan biaya yang cukup besar guna menyelenggarakan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya yang ada diwilayahnya termasuk sumber daya di sektor pariwisata. sektor pariwisata salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daaerah(PAD) sekarang ini. rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah: Pertama :Bagaimana Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Medan, Kedua: Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yang diharapkan dapat menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan dari hasil penelitian secara menyeluruh mengenai pengembangan pariwisata oleh dinas pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, dapat diketahui: Pertama , upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata kota Medan meliputi: pengembangan perencanaan pengelolaan pariwisata, pengembangan metode pengelolaan pariwisata, pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat setempat, pengembangan atraksi seni budaya, pengembangan promosi/pemasaran, pengembangan kemitraan, dan pembentukan tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pengembangan pariwisata. Kedua, adapun hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata kota Medan adalah keterbatasan anggaran, keamanan dan kenyamanan lingkungan yang belum terjaga, rendahnya sadar wisata masyarakat tentang peran dan arti pariwisata, kurangnya pembangunan infrastruktur, masih adanya obyek wisata yang terikat ahli waris.