Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi - R. Bayu Ferdian; Mohd. Din; M. Gaussyah (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018)
Adanya kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting, saat ini masih terdapat polemik, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang “kerugian negara”. Tujuan penulisan untuk mengetahui dasar penentuan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan mengetahui proses penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, Penulisan dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian diketahui dalam menentukan nilai kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi, jika perkaranya sederhana maka penentuan nilai kerugian negara dilakukan oleh Kejaksaan, jika perkaranya perlu audit secara mendalam maka Kejaksaan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai alat bukti awal persidangan mengenainya nilai kerugian negara. Proses Penetapan kerugian negara yaitu dengan menghadirkan LHPKKN dari BPKP atau hasil perhitungan sendiri oleh Kejaksaan. Disarankan agar disebutkan pada setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi bahwa hanya BPK lembaga yang berwenang menetapkan nilai kerugian keuangan negara. Perlu diperbanyak sumber daya auditor yang mumpuni di seluruh kantor perwakilan BPK.The existence of the losses of the State on a matter and the magnitude of value of loss is very important, currently there is still debated, both on the evidence presented as well as the interpretation of the