Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah - Zulfikar Zulfikar; Yanis Rinaldi (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019)
Sampah adalah benda atau zat sisa yang sudah tidak terpakai. Namun karena kurangnya pengertian masyarakat dan pemerintah, juga kurangnya biaya dan pendapatan sebagian besar masyarakat, maka masalah sampah ini menjadi terabaikan. Tujuan penelitian ialah peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan fungsinya, kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyelesaikan Qanun tentang Pengelolaan Sampah, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar pengelolaan sampah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Diakibatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan sampah masih buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses pengelolaan sampah oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Utara serta kurangnya armada kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan masyarakat menumpuk sampah di TPS. Kedua, Upaya sosialisasi juga harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap Qanun yang telah dibuat agar masyarakat tahu bagaimana proses jalannya qanun tersebut dan dilakukan studi banding dengan daerah lainnya agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Disarankan agar hendaknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus lebih serius, dalam melakukan penambahan Anggaran terhadap Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara sehingga armada, biaya operasional, dan fasilitas dapat terpenuhi dengan baik.Garbage is objects or substances the remaining unused. However due to lack of understanding of society and Government, as well as the lack of cost and income of the majority of society, then the waste problem is being neglected. The purpose of the research is the role of the Government of North Aceh have yet to implement the waste management in accordance with its functions, constraints faced by the Government in resolving the North Aceh Regency Qanun about waste management, and the efforts done by the County Government North Aceh so that waste management can support sustainable development in North Aceh Regency. Research methods used are empirical laws. The results of this study showed that the Government's performance, firstly, the North Aceh District Government's performance on waste management is still poor with the poor condition of the performance of the cleaning service and the waste management process by the North Aceh Regency government has not been able to provide good cleaning services in North Aceh and the lack of a fleet of transport trucks garbage that causes the community to pile up garbage at the TPS. Second, the Government must also conduct socialization efforts on the Qanun that have been made so that the public knows how the qanun is going and a comparative study is carried out with other regions so that the management process can run well. Third, the Government's efforts in the field of waste management must prioritize legal certainty regarding the clarity of the responsibilities and authority of the central government, regional governments, the role of the community and the role of the business world so that waste management can run proportionally, effectively and efficiently. It is recommended that the North Aceh Regency Government should be more serious, in making additional Budget to the Environment and waste management in North Aceh Regency so that the fleet, operational costs, and facilities can be met properly.