Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim - Sayid Andi Maulana; Dahlan Ali; Muhammad Saleh (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”, ayat (4) “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”. Namun hingga saat ini masih ditemukan putusan pengadilan yang sama sekali tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Permasalahan yang perlu dikaji apakah sebab Hakim tidakmempertimbangkanLaporanPenelitianKemasyarakatan, dan bagaimanakah konsekuensihukumjikatidakdilaksanakannyaLaporanPenelitianKemasyarakatan.Tujuanpenulisanini untukmengetahuisebab Hakim tidakmempertimbangkanLaporanPenelitianKemasyarakatan dan untuk mengetahuikonsekuensihukumjikatidakdilaksanakannyaLaporanPenelitianKemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwadalammemutuskanperkaraanak yang berhadapandenganhukum,Hakim memilikialasanterhadaptidakmenguraikanlaporanpenelitiankemasyarakatanpadaputusan karena Hakim padaprinsipnyasudahmempertimbangkanlaporanpenelitiankemasyarakatan. Konsekuensihukumjika Hakim tidakmempertimbangkanLitmas yaitu anak masih tetap bisa ditahanuntuk proses peradilan yaitu perbaikan Putusan. Disarankan agar Hakim dapat mengulasisi materi dari Litmas dalam putusannya, termasukrekomendasi yang diberikanolehBapas.DisarankankepadaKementerianHukumdan HAM supayamemperhatikanketersediaantenagafungsionalBapassertapeningkatankompetensi agar menghasilkanLitmas yang semakinbaik sehingga jauh dari persepsi “copy paste”Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child, in Article 60 paragraph (3)