Implementasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah - M. Faza Adhyaksa; Mirja Fauzul Hamdi (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat 2 menjelaskan Hak Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hak interpelasi pernah digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2014-2019 terkait dengan beberapa kebijakan dan aturan baru yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, DPRA menggunakan hak interpelasiterkaitpenerbitanPergub terhadap gubernur Aceh, urgenitasnya adalah didalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018, pasal 30 mengatur hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup (rutan/lapas), hal ini bertentangan dengan penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2013, pasal 262dimana hukuman cambuk dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.Gubernur memberikan penjelasan penerbitan Pergub tersebut hanya sebagai peraturan pelaksana Qanun saja. Secara hierarki, kedudukan Perda Provinsi (Qanun) lebih tinggi dari Pergub, apabila Pergub bertentangan dengan Qanun maka Pergub tersebut batal demi hukum. DPRA jugamengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.Dalam putusannya, MA menolak permohonan gugatan atau uji materi yang diajukan DPRA, karena menurut MA jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka DPRA dapat menggunakanHak Interpelasi sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam UUPA.