Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Udara Akibat Hijacking Menurut Hukum Internasional - Rosmawati Rosmawati; Nonong Nadya Rizqa (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terhadap keluarga korban pesawat Germanwings Flight 9525 dan bentuk kendala-kendala yang dihadapi keluarga korban pesawat dalam menerima asuransi ganti rugi akibat hijacking. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah yang termuat dalam berbagai jurnal, dan literatur-literatur yang relevan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab pihak maskapai penerbangan yang sesuai dengan Pasal 17 Konvensi Warsawa 1929 diberikan kepada keluarga korban dalam bentuk ganti rugi secara finansial dengan batas maksimum 113,100 SDR atau setara dengan US 160,000. Pihak Lufthansa sebagai induk dari pesawat Germanwings Flight 9525 memberikan santunan ganti rugi sebesar US 50,000 untuk setiap korban. Kendala-kendala yang timbul dalam penerimaan ganti rugi disebabkan karena adanya proses pemberian ganti rugi tahap akhir yang dilaksanakan berdasarkan pengadilan tempat tinggal tetap korban. Karena perbedaan pengadilan yang dipilih, menyebabkan perbedaan besaran ganti rugi yang diterima setiap keluarga korban. Perbedaan ini menimbulkan adanya kendala berupa pelanggaran HAM dan timbulnya rasa ketidakadilan bagi keluarga korban. Disarankan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pihak penerbangan terhadap keluarga korban hijacking, dibentuk suatu kesepakatan untuk menentukan pengadilan yang sekiranya dapat memberikan putusan ganti rugi yang pantas diterima oleh seluruh keluarga korban hijacking pesawat Germanwings Flight 9525.The purpose of this research is to understand the Airline responsibillities to the families of Germanwings Flight 9525 victims and the form of constraints faced by families of aircraft victims in receiving compensation insurance due to hijacking. This research uses library research, by reading and analyzing conventions, legislations, law literatures, newspapers, journals and other relevant written legal materials. The results showed under Article 17 of Warsaw Convention 1929 the responsibility that the Airline provides to the victims’ family in the form of financial compensation with maximum limit of 113,100 SDR or equivalent to US 160,000. Lufthansa party as the parent of Germanwings Flight 9525 provide compensation benefit of US 50,000 for each victim. The constraints that appear in the receipt of compensation is due to the process of providing final compensation that is carried out under the court of permanent residence of the victim. Because the difference in the chosen of the court, caused the difference in the amount of compensation received by each victim’s family. These difference inflict the constraints in the form of human rights violations and the emergence of a sense of injustice for the families of victims. It is recommended that in order to fulfill the responsibilities of the Airline to the families of the hijacking victims, an agreement is established to determine a court of justice which may provide an appropriate compensation verdict received by the entire family of the hijacking victims of Germanwings Flight 9525.