IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG (Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, 2016)
Anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan pada hakikatnya memiliki hak-hak asasi yang sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Sebagaimana sila kelima Pancasila dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang disebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara. Maka demi keadilan sosial pemerintah memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak-anak jalanan. Hasil Penelitian implementasi Pancasila dan UUD 1945 di Kota Malang menunjukkan, nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 diimplementasikan ke dalam Peraturan Walikota Kota Malang No. 55 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Malang No. 10 Tahun 2013. Peraturan Walikota Kota Malang No. 55 Tahun 2012 mengatur tentang tugas pokok, fungsi tata kerja Dinas Sosial Kota Malang. Pada Peraturan Walikota ini dinas sosial Kota Malang wajib memberi pembinaan terhadap anak terlantar, memberi rekomendasi anak terlantar ke panti sosial bina remaja, atau panti asuhan anak. Perda Kota Malang Tahun Nomor 10 Tahun 2013 berisi tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Malang. Mengacu kepada Perda ini pemerintah daerah diwajibkan untuk secara aktif melakukan tindakan preventif terhadap anak jalanan. Implementasi kebijakan pemerintah kota Malang antara lain adalah adanya kerjasama antara dinas sosial dengan SKPD dan Masyarakat, serta adanya dukungan pendanaan. Dinas Sosial Pemkot Malang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang melalui Sanggar Kegiatan Belajar yang berupaya menangani pendidikan formal agar anak jalanan bisa menyelesaikan pendidikan formalnya. Faktor Penghambat penanganan anak jalanan adalah kurangnya sumber daya manusia. Sebab idealnya, ada tenaga sosial yang mendampingi anak jalanan tersebut selama sehari dua jam dan seminggu penuh. Kendala dalam pemberian layanan yaitu terbatasnya SDM dari pemerintah. Anggaran untuk pengentasan anak jalanan juga kurang. Penanganan permasalahan anak jalanan jika dimasukkan dalam kebijakan PMKS masih terlalu umum, sehingga kebijakan ini belum mampu memberikan dampak positif bagi anak jalanan itu sendiri. Kata kunci: anak jalanan, perlindungan, Pemerintah, kebijakan