ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DAN TRANSAKSI KONVENSIONAL (Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, 2016)
Perkembangan e-commerce membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata (real), yang kemudian mengembangkannya ke dunia maya (virtual). Penggunaan internet dalam e-commerce memberikan dampak positif dan negatif.Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, banyak kemajuan di segala bidang terutama di bidang teknologi informasi.Hal itu tentu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi situasi Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk mendorong tercipta dan berkembangnya bidang entrepreneurship yang inovatif.Salah satunya adalah dalam hal jual beli online, dimana kegiatan transaksinya tentu melalui media online, karena itu perlu saat ini kita memperhatikan pula aspek hukumnya terutama agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terjamin. Dalam proses transaksi cenderung konsumen merasa tidak aman saat melakukakan proses tersebut. Ditambah lagi keabsahan suatu proses transaksi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pada pasal 1458 sebagai acuan kesepakatan dari suatu transaksi. Karena kegiatan ini cenderung menimbulkan permasalahan hukum salah satunya penipuan yang dilakukan pelaku usaha jual beli online. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi online adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 dan Pasal 16. Kata Kunci : E-Comerce, UUPK, Perlindungan Hukum