PERIODESASI SYARAT DAN PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD DI INDONESIA (Pemilihan Umum Tahun 1955 sampai 2019) (Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, 2017)
Kritik terhadap kualitas lembaga legislatif di setiap periodenya membawa penulis untuk melihat sumber permasalahan dari proses masuknya para anggota legislatif. Anggota legislatif, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang dalam prosesnya ada serangkaian mekanisme proses pencalonan. Melalui tulisan ini, penulis akan membahas proses apa saja yang harus dilalui oleh seorang calon beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.Proses pencalonan di setiap penyelenggaraan pemilihan umum tentu berbeda, oleh sebab itu maka dalam skripsi ini akan diperbandingkan proses pencalonan serta syarat-syarat pencalonan di setiap periode penyelenggaraan pemilihan umum untuk kemudian dianalisis apakah prses pencalonan telah memenuhi prinsip demokratis dan terbuka. Nyatanya, proses pencalonan menunjukkan kelemahan yang diantaranya didominasi oleh partai politik khususnya dalam hal rekrutmen calon, serta tidak efektifnya mekanisme tanggapan dan masukan masyarakat atas Daftar Calon Sementara dalam proses pencalonan.Pemilihan Umum Nasional serentak pada tahun 2019 pun telah memiliki payung hukum pelaksanaan dengan diundangkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, terkesan tidak ada upaya serius untuk menyusun regulasi yang memiliki perspektif terhadap kebutuhan wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas. Peraturan tata cara pencalonan anggota DPR dan DPRD dalam UU Pemilu yang baru masih menempatkan Partai Politik sebagai institusi paling kuat dalam melakukan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD. Tidak ada yang berubah, proses rekrutmen dan pendaftaran calon dilakukan partai Politik secara demokratis dan terbuka sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal partai politik. Tulisan ini berusaha memberi argumentasi bahwa persyaratan yang longgar ini memiliki kelemahan.