Peranan Etika Dalam Pelayanan Publik Dari Lembaga Birokrasi Pemerintah di Indonesia - Alemina Alemina (Politeknik Negeri Bandung, 2018)
Pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: (1) kurang responsif, (2) kurang informatif, (3) kurang accessible, (4) kurang koordinasi, (5) birokratis, (6) kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan (7) inefisiensi. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Tulisan ini mengulas peranan etika dan pelayanan publik dalam dari lembaga birokrasi di Indonesia. Metode penulisan ini didasarkan kepada penelusuran pustaka yang terkait erat dengan etika birokrasi di Indonesia. Etika sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan berbangsa. Khususnya dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Peranan etika disini dimaksud untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang atau kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam etika birokrasi publik, setidaknya, terdapat 3 (tiga) perhatian (concern), yaitu: (a) pelayan publik yang berkualitas dan relevan; (b) dimnesi normatif dan dimensi reflektif (bagaimana bertindak) menciptakan suatu institusi yang adil; dan (c) modalitas etika, menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata (sistem, prosedur, saran yang memudahkan tindakan etika).