Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat) - Rahayu Widiyaningrum; Mia Rosmiati (Politeknik Negeri Bandung, 2020)
Penyelenggaraan good governance di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, karena banyak terjadinya kasus KKN. Memasuki era digital, pemerintah mulai mendorong transaksi non tunai dikalangan masyarakat dan lingkungan pemerintahan. Transaksi non tunai ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Pelaksanaan transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui layanan IBC (Internet Banking Corporate) yang bekerjasama dengan Bank BJB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan transaksi non tunai atas pendapatan dan belanja daerah dapat mewujudkan prinsip good goovernance. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu hasil dari wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan transaksi non tunai secara bertahap pada awal tahun 2018. Penerapan transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat belum 100% terealisasi, ada beberapa transaksi yang masih menggunakan cash. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, meminimalisir kehilangan uang dan mencegahpenyelewengan pajak. Dan penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah dapat mencegah terjadinya penyelewengan terutama korupsi.