KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL BANJAR - Kinta Ambarasti (Lambung Mangkurat University-Indonesia, 2016)
The purpose of this research is inventory of various stakeholders in the use of forest areas in Sungai Pinang which is one area of Banjar KPHP Model, and analyze the factors cause the occurrence of conflict in the use of forest areas. Site selection studies in Sungai Pinang district of consideration based on where nearly the entire Sungai Pinang subdistrict is within the forest area. The site also contained a variety of activities such as forestry, non existence of Government districts and villages are definitive, residential and community infrastructure as well as the activities of mining and plantations. This research use approach qualitative research . This research intends to understand the phenomenon of what is experienced research by subject in a holistic (whole) and by means of the description in the form of words and language in a context of a special nature. The results of the research shows the stakeholders in the use of forest area in the region of Banjar is The Central Government (Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Transmigrasi dan BPN); b) local government (Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, BAPPEDA Kabupaten Banjar, Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Dinas Transmigrasi Kabupaten Banjar dan UPTD KPHP Model Banjar); c) Government/village Sub-district (Camat dan Kepala Desa/Pambakal); d) community; and e) private parties/investors (Pemegang IUIPHHK-HTI, Pemegang IPPKH dan Perkebunan sawit illegal). Causative factors of conflicts in the use of forest area the form of the existence of p erbedaan perception about the concept of forests and the boundaries of forest area, in the area of HTI Management Unit is off, and k urangnya synergy between relevant agencies.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan hutan di Kecamatan Sungai Pinang yang merupakan salah satu wilayah KPHP Model Banjar, dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan. Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Pinang didasari atas pertimbangan dimana hampir seluruh wilayah Kecamatan Sungai Pinang berada di dalam kawasan hutan. Lokasi tersebut juga terdapat berbagai kegiatan non kehutanan, seperti adanya pemerintahan kecamatan dan desa yang definitif, pemukiman dan sarana prasarana masyarakat serta kegiatan pertambangan dan perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Hasil penelitian menunjukkan parapihak yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Banjar adalah a) Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Transmigrasi dan BPN; b) Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, BAPPEDA Kabupaten Banjar, Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Dinas Transmigrasi Kabupaten Banjar dan UPTD KPHP Model Banjar); c) Pemerintah Kecamatan/Desa (Camat dan Kepala Desa/Pambakal); d) Masyarakat; dan e) Pihak Swasta/Investor (Pemegang IUIPHHK-HTI, Pemegang IPPKH dan Perkebunan sawit illegal). Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan berupa adanya perbedaan persepsi mengenai konsep hutan dan batas kawasan hutan, Unit manajemen HTI dalam kawasan tidak aktif, dan kurangnya sinergitas antar instansi terkait.