PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KARYAWAN POS YANG MELANGGAR PIDANA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN PAKET LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS - Busban Iskandar; Hernawati RAS (Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana, 2022)
Abstrak Pos Internasional adalah salah satu Unit Kerja dilingkungan Kantor Sentral Pengolahan Pos Bandung yang menangani pengiriman dan penerimaan Paket Pos Luar Negeri . Undang- undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos adalah landasan hukum bagi karyawan Pos , namun dalam pelaksanaannya Undang –undang tersebut merupakan sanki tambahan bagi oknum karyawan yang melakukan tindak pidana ,yang diberlakukan adalah KUHP dan Undang –undang Kepabeanan diberlakukan sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan pidana oknum karyawan tersebut.Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos, dan 2) Kendala – kendala Yang Dihadapi Didalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos , Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri. Dengan metode pendekatan yuridis normative dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan metode penelitian Yuridis empiris akan secara langsung mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, maka akan dengan mudah beberapa Fraud bisa ditemukan ,sehingga penegakan hukum pidana bisa di laksanakan. Tugas Pengawasan terhadap Penerimaan dan Pengiriman Barang Luar Negeri cenderung menjadikan sumber Fraud yang disebabkan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi serta lemahnya penegakan sanksi hukum . Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap karyawan Pos yang melanggar pidana dalam melaksanakan pengawasan penerimaan dan pengiriman paket Luar Negeri dihubungkan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos adalah pertama,Undang-undang Pos harus ada perubahan karena penerapan sanksi pidana masih tergantung kepada Undang-undang yang lain dalam hal ini KUHP dan Undang-undang Kepabeanan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan ,kedua ,selama masih adanya kesempatan dikarenakan rotasi tidak berjalan ,gaya hidup ,dan tidak efektifnya pengawasan baik dari atasan langsung maupun lembaga audit internal serta tidak dijalankannya budaya AHKLAK,maka pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oknum kayawan akan terus berkelanjutan. Kata kunci : Pos Internasional,Penegakan hukum pidana,budaya AHLAK