IMPLEMENTASI FILOSOFI KEADILAN DALAM INDUSTRI KEUANGAN INDONESIA - Suwinto Johan (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, 2021)
The purpose of this study is to examine the competition between international and domestic banks in terms of fairness. National banks have been massively acquired by foreign banks. According to the laws and regulations, foreign parties can buy up to 100% of a national bank's stock if the bank is listed on the stock exchange. Foreign banks have more advanced technology, network and a stronger capital structure than domestic banks. The Indonesian market is better understood by national banks. This research employs a normative legal approach. According to the findings of this study, rivalry between foreign and domestic banks violates the principle of justice for the sake of the national economy. However, if a bank becomes a public corporation, the government cannot impose restrictions on foreign investment in the financial services business. The government has the ability to oversee how international banks conduct business in Indonesia.Penelitian ini bertujuan membahas mengenai persaingan antara perbankan asing dan perbankan nasional dari sisi keadilan. Perbankan asing telah melakukan akuisisi secara masif terhadap perbankan nasional. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan, pihak asing dapat melakukan akuisisi terhadap perbankan nasional hingga mendekati 100%, jika bank tersebut tercatat di pasar modal. Perbankan asing memiliki jangkauan, teknologi dan struktur modal yang lebih baik dibandingkan perbankan nasional. Perbankan nasional memiliki pengetahuan akan pasar Indonesia yang lebih baik. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persaingan antara perbankan asing dengan perbankan nasional tidak memenuhi asas keadilan demi perekonomian nasional. Namun demikian, pemerintah tidak dapat membatasi investasi pihak asing di sektor industri jasa keuangan, jika bank tersebut telah menjadi perusahaan terbuka. Pemerintah dapat mengawasi perilaku perbankan asing dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.