PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN - Sevira Elda; Lusi Apriyanti; Alvina Alvina; Ade Adhari (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, 2021)
This study confirms that women's rights are far from being recognized in South Sudan despite its efforts to include women's rights in the Transitional Constitution after the achievement of its independence from Sudan in 2011. While the article acknowledges traditional modernization theory and cultural sovereignty theory, it involves rights standards. international human rights as its conceptual framework. Using a documentary research methodology involving analysis of primary and secondary sources, the text establishes that the plural justice system involving inappropriate customary and civil laws fails to defend women's rights in this country. This was exacerbated by the country's descent into civil war a few years after independence. Again, the fact that South Sudan has been effectively without a functioning permanent constitution and is one of the main challenges facing the country also does not help the situation. However, South Sudan still has the opportunity to advance the promotion of women's rights if, among other things, the ongoing civil war ends and the guidelines of its Transitional Constitution are to be effectively enshrined in the country's new constitution with a view to implementing them.Studi ini menegaskan bahwa hak-hak perempuan masih jauh dari diakui di Sudan Selatan meskipun upayanya untuk memasukkan hak-hak perempuan dalam Konstitusi Transisi setelah pencapaian kemerdekaannya dari Sudan pada tahun 2011. Sementara artikel mengakui teori modernisasi tradisional dan teori kedaulatan budaya, ia melibatkan standar hak asasi manusia internasional sebagai kerangka konseptualnya. Dengan menggunakan metodologi penelitian dokumenter yang melibatkan analisis sumber primer dan sekunder, naskah tersebut menetapkan bahwa sistem peradilan jamak yang melibatkan hukum adat dan perdata yang tidak sesuai gagal membela hak-hak perempuan di negara ini. Ini diperburuk oleh turunnya negara itu ke dalam perang saudara beberapa tahun setelah kemerdekaan. Sekali lagi, fakta bahwa Sudan Selatan telah secara efektif tanpa konstitusi permanen yang berfungsi dan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi negara itu juga tidak membantu situasi. Namun, Sudan Selatan masih memiliki kesempatan untuk memajukan promosi hak-hak perempuan jika, antara lain, perang saudara yang sedang berlangsung berakhir dan pedoman Konstitusi Transisinya harus diabadikan secara efektif dalam konstitusi baru negara itu dengan maksud untuk menerapkannya.