ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DI KABUPATEN ACEH BESAR - Sufitrayati Sufitrayati; Fanny Nailufar; Aliasuddin Aliasuddin; T Zulham (Universitas Serambi Mekkah, 2017)
Penelitian ini berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :Analisis partisipasi masyarakat pada program Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Aceh Besar. Dalampenelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian terdiri dari data primer (Primary data) dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu masyarakat dan perangkat desa serta menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan data sekunder (secondary data) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa lembagadi kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya serap Alokasi DanaGampong di Kabupaten Aceh Besar sangat variatif berdasarkan nilai bobot gampong yang dihitung menggunakan rumus tertentu, dengan variabel utama meliputi jumlah perangkat gampong, jumlah tuha peut, jumlah anak yatim dan perolehan keluarga miskin dan variabel tambahan lainnya berdasarkan penetapan dalam qanun. Penetapan ADG di Kabupaten AcehBesar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Umumnya penggunaan alokasi dana gampong digunakan untuk penghasilan aparatur gampong atau biasanya disebut upah jerih berdasarkan rincian yang ditetapkan dalam qanun. Hanya sebagian kecil saja yang dialokasikan ke masyarakat miskin seperti bantuan anak yatim dan transport beras keluarga pra sejahtera dan belanja operasional perangkat gampong. Karena penggunaan ADG telah diatur secara rinci dalam qanun,hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan ADG. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam ADG sangat minim sekali. Umumnya mayoritas masyarakat bahkan tidak mengetahui dan tidak mengerti akan penggunaan ADG diwilayahnya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun qanun yang lebih fleksibel dan tidak baku. Sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan program ADG dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian di daerah serta mampu memberikan dampak nyata terhadap permasalahan kemiskinan daerah.