PENGHASILAN YAYASAN KEAGAMAAN, OBJEK PAJAK? - Marsono Marsono; Hanik Susilawati Muamarah (Polytechnic of State Finance STAN, 2019)
Sebagai bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Pemeluk agama Islam adalah pemeluk agama mayoritas di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Dalam praktiknya, pengelolaan masjid pada umumnya dilakukan dalam organisasi dengan bentuk badan hukum berupa yayasan.Yayasan masjid dalam perkembangannya tidak hanya memperoleh pemasukan dalam bentuk infak dari jemaahnya, namun juga dari beberapa usaha yang dibuka misalnya persewaan ruangan masjid untuk resepsi pernikahan. Ketentuan perpajakan yang berlaku menyebutkan bahwa yayasan merupakan subjek pajak badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian yayasan masjid harus memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai agar dapat menjalankan hak kewajiban perpajakannya dengan baik. Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (YMRBJ) sebagai salah satu yayasan keagamaan belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait perpajakan, sehingga dikhawatirkan dapat mengalami kendala dalam usahanya untuk menjadi wajib pajak patuh. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam identifikasi penghasilan yang merupakan objek pajak bagi YMRBJ.