Perlindungan hukum terhadap kreditur atas perbuatan actio pauliana yang dilakukan oleh debitur pailit (Lex Jurnalica, 2020)
Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi berupa penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Salah satu permasalahan yang timbul adalah adanya keadaan dimana tidak mencukupinya harta kekayaan debitor untuk membayar lunas para Kreditor. Walaupun diatur mengenai hak-hak para Kreditor, akan tetapi Kreditor yang datang belakangan kemungkinan bisa tidak mendapatkan haknya bila harta Debitor sudah habis dibagi. Walaupun UU mengatur tentang kembalinya apa yang seharusnya menjadi kewajiban debitor dan menjadi hak dari kreditor, dalam prakteknya ada beberapa kreditor yang tidak mendapatkan haknya. Dan dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang diabayar menurut kehendak si debitor. Untuk menghindari timbulnya kecurangan yang dilakukan oleh debitur, UUK- PKPU memberikan hak kepada kurator untuk mengajukan pembatalan atas tindakan-tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor pailit tersebut. Dalam ilmu hukum perbuatan tersebut dikenal sebagai actio pauliana. Pengertian dari actio pauliana ini sendiri adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan debitor.Kata Kunci : Pailit, Actio Pauliana