STANDAR PENATAAN RUANG UNTUK PENERTIBAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK ADMINISTRATIF DAN PIDANA (UU NO.26 THN 2007 TENTANG PENATAAAN RUANG) - Moh. Masthuro (Ikatan Dosen Menulis, 2019)
Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan kebutuhan akan lahan, maka akan banyak sekali ruang atau wilayah yang dibutuhkan, sehingga perlu pengaturan ketataruangan yang baik dan diperlukan pengawasan yang ketat untuk menjaga agar tidak terjadi adanya pelanggaran/penyimpangan ketataruangan. Namun pada kenyataannya masih banyak penyimpangan terutama dalam pelaksanaan pembangunan ketataruangan, terutama pada pembangunan fisik banyak yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor teknis operasional, politik, sosial, ekonomi dan budaya serta masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Kegiatan Standar Penataan Ruang Fasilitasi Penertiban Kesesuaian Pemanfaataan Ruang adalah salah satu prioritas Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menangani masalah-masalah penyimpangan penataan ruang. Bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu terobosan untuk pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, maka dibuatlah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 4 menyebutkan bahwa pengaturan penataan ruang oleh pemerintah meliputi penyusunan dan penetapan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan Menteri, lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pedoman bidang penataan ruang mencakup pula standar teknis dan manual bidang penataan ruang.