PELAKSANAAN SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 39 ( Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Studi KPP Pratama Baubau)) - La Ode Nanang Defanny (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022)
ABSTRACT Tax collection in Indonesia uses a Self-assessment system. But the phenomenon of resistance to the system often occurs by taking advantage of legal loopholes. Violations committed by taxpayers will be subject to taxation in accordance with applicable provisions. This writing is motivated by the existence of problems, namely the first implementation of criminal sanctions for taxpayers who violate the provisions of Article 39 of Law Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures in Baubau City. Second, obstacles in the implementation of criminal sanctions for taxpayers who violate the provisions of Article 39. Third, solutions in overcoming the implementation of criminal sanctions. The research method used is a descriptive qualitative method with a normative-empirical research approach. The result of the study is that the implementation of tax criminal sanctions in Baubau City has not been carried out until now which is influenced by several factors, such as the vagueness of the limits on criminal sanctions and the vagueness of penalties for some violations.Key words: Tax, Criminal Sanction, Tax Law.ABSTRAK Pemungutan pajak di Indonsia menggunakan sistem Self-assesment. Namun fenomena perlawanan terhadap sistem sering terjadi dengan memanfaatkan celah hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dikenakan sanki perpajakan sesaui dengan ketentuan yang berlaku. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanyaa permasalahan yaitu yang pertama Pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kota Baubau. Kedua, kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39. Ketiga, solusi dalam mengatasi hambaatan pelaksanan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan sanksi pidana perpajakan di Kota Baubau tidak terlaksana hingga saat ini yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti ketidakjelasan batasan sanksi pidana dan ketidakjelasan hukuman bagi beberapa pelanggaran.Kata kunci : Pajak, Sanksi Pidana, Undang-Undang Perpajakan.