ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/PHUM/2018 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - Didik Artino Jamaludin (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2019)
Abstrak Dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Lembaga Komisi Pemilihan Umum dinilai telah melakukan penyimpangan sitem norma hukum di Indonesia, karena terkait subtansi Pasal 4 ayat (3) yang mengatur pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya lagi dalam pemilihan umum tahun 2019. Sehingga membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 khususnya pasal 4 ayat (3) tersebut dinilai bertentangn dengan pasal 140 huruf (g) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya lagi, dengan ketentuan syarat yaitu penatapan hukuman 5 tahun/tidak melebihi 5 tahun penjara, dan sanggup mengemukan dan mempublikasikan kepada publik dan masyarakat bahwasanya dirinya adalah calon mantan narapidana korupsiKata Kunci: Pemilihan Umum, publik, korupsi AbstractIn establishing the Election Commission Regulation Number 20 Year 2018, the Election Commission Institution is considered to have made a legal norm deviation in Indonesia, due to the substance of article 4 paragraph (3) which regulates the banning of former corruption inmates to nominate themselves again in the 2019 general election. Thus making the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 specifically article 4 paragraph (3) considered contradictory to article 140 letter (g) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which allows former corruption inmates to nominate themselves again, provided that the conditions are fixing a sentence of 5 years/not exceeding 5 years in prison, and being able to bring up and publish to the public and the public that he is a candidate for former corruption inmatesKeywords: General Election, public, corruption