PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI/ISTERI - mohammad Supriadi (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2019)
Abstrak Pasca berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian harta kekayaan dalam perkawinan mengalami perubahan. UU Perkawinan memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Perubahan tersebut berakibat hukum pada bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh suami/isteri. Hukum positif Indonesia saat ini hanya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan saja. Sedangkan pada harta bersama belum ada norma yang mengatur (rechtvacum), sehingga belum ada perlindungan hukum terhadap harta bersam ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh suami/isteri. AbstractAfter the enactment of Act No. 1 in 1974 regarding Marriage, the understanding of property in marriage has changed. The Act marriage separates property in marriage inheritance and shared property. Such changes have a legal effect in the from of legal protection of property in marriage, when a crime of embezzlement is committed by husband/wife. Indonesian positive law currently only provides legal protection against inheritance, while shared property have not yet regulated norms (rechtvacum) so that there is no legal protection for shared property when there is a crime of embezzlement committed by a husband/wife.Keywords: embezzlement, crime, marriage