IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI DESA DAWUHAN SENGON KEC. PURWODADI KAB. PASURUAN) - Agata Ninda Putri (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021)
ABSTRACTThe purpose of this study was to identify and describe the concept of protecting children's rights after divorce according to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, knowing and describing the implementation of the protection of children's rights after divorce in relation to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in the Village of Dawuhan Sengon, Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, as well as knowing and describing obstacles in the implementation of protection of children's rights and efforts to resolve them.The research method uses juridical empirical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data, then the data analysis technique uses qualitative analysis methods.The results of the research on the concept of protecting the rights of children after divorce are that even though the marriage between the two parents has been broken, the child has the right to education, maintenance, and to receive costs for education and maintenance from both parents. Furthermore, the implementation of protecting children's rights after divorce in Dawuhan Sengon Village, Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan has not been carried out well. Then the obstacles encountered are poor communication, lack of good faith, and the community prefers to let their children's rights not be fulfilled due to lack of knowledge.Key Word: Protection, children's rights, divorceABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengetahui dan mendeskripsikan implementasi perlindungan hak-hak anak pasca perceraian kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak dan upaya penyelesaiannya.Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian mengenai konsep perlindungan hak anak pasca perceraian adalah meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah putus, anak berhak mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan mendapatkan biaya atas pendidikan dan pemeliharaan tersebut dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan belum terlaksana dengan baik. Kemudian hambatan yang ditemui adalah buruknya komunikasi, tidak adanya itikad baik, dan masyarakat lebih membiarkan hak anak mereka tidak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan.