EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHA KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 - Olivia Umar (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020)
ABSTRACT There has been a rowdy legal event at the end of 2019 with the formation of the Supervisory Board which was given attribution of duties and authority of surveillance and licensing of wiretapping. The formulation of the problem is: What is the existence of the supervisory board according to Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002? What is the impact of the enactment of Law Number 19 of 2019 on the KPK after the existence of a supervisory board? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. The existence of the KPK Supervisory Board is extraordinary. The KPK Supervisory Board is not only tasked with overseeing the duties and authority of the KPK but has the authority to permit wiretapping, seizure and search carried out by the KPK. The existence of the Supervisory Board has an impact on the weakening of the position of the KPK, weakening the effectiveness of the work of the KPK in prosecution and the vulnerability of the KPK to be interfered with power.Keywords: Supervisory Board, Tapping Permit, Existence, Weakening, Impact ABSTRAKTelah terjadi peristiwa hukum yang gaduh di penghujung tahun 2019 dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang diberikan atribusi tugas dan wewenang pengawasan dan perizinan penyadapan. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana eksistensi dewan pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? Apa dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya dewan pengawas ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Eksistensi Dewan Pengawas KPK luar biasa. Dewan Pengawas KPK bukan hanya bertugas mengawasi tugas dan wewenang KPK tapi memiliki kewenangan perizinan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Eksistensi Dewan Pengawas ini berdampak pada melemahnya posisi KPK, melemahnya efektivitas kerja KPK dalam penindakan dan rentannya KPK berada dalam campur tangan kekuasaan.Kata Kunci : Dewan Pengawas, Perizinan Penyadapan, Eksistensi, Pelemahan, Dampak