IMPLIKASI YURIDIS DEWAN PENGAWAS KPK DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Sena Kogam MNVI (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021)
ABSTRACTThe formation of the KPK Supervisory Board, which has sparked controversy in various elements of society, both political elites and civil society, is of more concern because KPK is an institution with the highest level of public trust compared to other institutions. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1) what is the legal ratio for the formation of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. (2) The Role of the Authority of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. This research is a normative juridical law research. This shows that the legislative ratio of the formation of the KPK Supervisory Board to be a balancer, check and balance in eradicating corruption in Indonesia and the formation of the KPK Supervisory Board prevents the performance of the KPK which abuses power and is selective in following up corruption cases in Indonesia. The role of the KPK Supervisory Board's authority in the juridical study is relevant to the initial objective of the KPK Supervisory Board's establishment. This relevance is reinforced by the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-VVII/2019, the juridical consequence that the Supervisory Board cannot interfere with judicial authority (pro Justitia). Keywords: Juridic Implications, The Supervisory Board Of The Corruption Eradication Commission.ABSTRAKPembentukan Dewan Pengawas KPK yang menuai kontroversi diberbabagai elemen masyarakat, baik elite politik maupun Masyarakat sipil, menjadi perhatian lebih karena KPK merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi di bandingkan dengan lembaga lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa ratio legis pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Peran Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. ini menunjukkan bahwa ratio legis pembentukan Dewan Pengawas KPK untuk menjadi penyeimbang, check and ballances dalam memberantas korupsi di Indonesia dan pembentukan Dewan Pengawas KPK mencegah kinerja KPK yang abuse of power dan tebang pilih dalam menindaklanjuti kasus krupsi di Indonesia. Peran Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam kajian yuridis relevan dengan tujuan awal terbentuknya Dewan Pengawas KPK. Relevansi tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VVII/2019, konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial (pro Justitia) Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Dewan Pengawas