PELANGGARAN HUKUM KELALAIAN PETUGAS PENJAGA PALANG PINTU PERLINTASAN KERETA API (Studi Kasus di Daop 8 Surabaya) - Mahmud1 Mahmud1 (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020)
ABSTRACT The background of this thesis is the existence of the intersection of the two lanes of the railroad track and also the traffic of public vehicles which are accident-prone points. As for the formulation problem include : how the cause of the train accident and criminal liability of the officer at the railroad crossing in Daop 8 Surabaya. This research in an empirical juridical study using descriptive analytical research methods, railroad legislation, library studies and field research. The results of this study are a train accident that occurred in Daop 8 Surabaya caused by the negligence of officers, damage to equipment, unhealthy body condition of officers. Careless, and leaving the guard post exceeds the maximum limit. As for criminal liability for negligence of the guards themselves, if officers fail to carry out their duties and cause victims they will be subject to articles 359 and 36o KHUP. A track guard can be criminally liable if proven guilty. PT. KAI will assist the legal process of guarding the railroad tracks from the investigation to receiving a permanent decision from the court.Keywords : criminal liability, train, crossing guard. ABSTRAK Latar belakang dari skripsi ini yaitu dari adanya perpotongan dua jalur moda traansportasi dari jalur kereta api dan juga lalu lintas kendaraan umum yang merupakan titik rawan kecelakaan. Adapun rumusan masalah diantaranya : Bagaimana sebab-sebab terjadinya kecelakaan kereta api dan pertangunggujawaban pidana terhadap petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api di Daop 8 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, perundang-undangan perkeretaapian, studi kepustakaan, dan penelitian lapangan.Hasil dari penelitian ini adalah kecelakaan kereta api yang terjadi di Daop 8 Surabaya disebabkan oleh kelalaian petugas, kerusakan alat, kondisi tubuh penjaga yang kurang sehat, lengah, dan meninggalkan pos melebihi batas maksimal. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana kelalaian petugas sendiri, apabila petugas lalai dalam menjalankan tugasnya dan menimbulkan korban akan dikenakan Pasal 359 dan 360 KUHP. Seorang penjaga lintasan dapat dipertangggungjawabkan secara pidana apabila terbukti melakukan kesalahan. PT. KAI akan mendampingi proses hukum Penjaga Perlintasan Jalan Kereta Api tersebut dari proses penyidikan sampai dengan menerima putusan tetap dari pengadilan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kereta Api, Penjaga Perlintasan.