KEBIJAKAN PUBLIK DALAM TAX AMNESTY DI INDONESIA - Sunariyanto Sunariyanto (Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi), 2019)
Reformasi mempunyai arti perubahan yang melihat kebutuhan masa depan yang menekankan pada bentuk asal dan berbuat lebih baik dan memperkenalkan sistem kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian bahwa karakteristik reformasi dalam bidang tertentu merupakan keinginan untuk memperbaiki keadaan di masa lalu yang kurang baik dan diperbaiki di masa yang akan datang. Sedangkan kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat secara terprogram dengan aturan-aturan keputusan.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Penelitian kebijakan publik dalam tax amnesty tersebut, menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan tax amnesty diatur dalam UU No. 11 / 2016 diikuti dengan PMK No. 118 / 2016 dan PMK No. 119 / 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia. Pemerintah melakukan tax amnesty karena penerimaan pajak masih jauh dari target dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP tahun 2016. Tax amnesty atau bisa disebut pengampunan pajak adalah suatu kebijakan pemerintah yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat wajib pajak. Dalam undang-undang tax amnesty penghapusan pajak terutang dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Kata kunci: Kebijakan Publik, tax amnesty