PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA - Inas Ainun Machfiroh (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021)
ABSTRACTOutsourcing is the delivery of part of the implementation of the work to the company providing the job through a labor service provider/job contractor company. There are differences in the implementation of the outsourcing system in Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020, so there is a problem, namely how the position of outsourcing workers in the company according to Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020 and what is the form of legal protection. This type of research uses normative juridical law research methods. The position of the outsourced worker with the job contractor company has a binding legal relationship because it is made with a written agreement while with the company providing the job there is no legal relationship, despite the fact that outsourced workers work for the company providing the job every day. Legal protection and the implementation of the outsourcing system in Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020 have not been able to solve the problems experienced by outsourcing workers, so it is necessary to provide special legislation regarding outsourcing.Keywords: Outsourcing, Labor, Legal ProtectionABSTRAKOutsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan pemberi pekerjaan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/perusahaan pemborong pekerjaan. Pelaksanaan sistem outsourcing di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat perbedaan, Sehingga adanya permasalahan yaitu bagaimana kedudukan pekerja outsourcing dalam perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kedudukan pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan terdapat hubungan hukum yang mengikat karena dibuat dengan perjanjian secara tertulis sedangkan dengan perusahaan pemberi pekerjaan tidak terdapat hubungan hukum, meskipun kenyataannya sehari-hari pekerja outsourcing bekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Perlindungan hukum maupun pelaksanaan sistem outsourcing di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami pekerja outsourcing sehingga perlu diberikan peraturan perundang-undangan khusus mengenai outsourcing.Kata Kunci : Outsourcing, Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum