HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - Ari Wicaksono (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021)
AbstractImplementation of the right of immunity of DPR-RI member to date still raises several questions in the community. The number of cases of members of the DPR-RI who act in the name of immunity rights is one form of the need to be given firm and clear boundaries so that there is no misunderstanding on the part of both the community and members of the DPR-RI. This study is intended to further examine the urgency and limitations of the immunity rights of members of the DPR-RI granted by the 1945 Constitution and Law no. 2 of 2018. The granting of immunity rights for members of the DPR-RI is needed to carry out their functions and duties as representatives of the people so that it is hoped that with the right of immunity, members of the DPR-RI have a legal umbrella that brings benefits to members of the DPR-RI in carrying out their duties.. While related to the implementation of the right of immunity by members of the House of Representatives-RI then must consider the rules of the Code and Code of Ethics of the House so that no collision occurred. Key words: Limitations, Urgency, Immunity Rights, Member of DPR-RI. AbstrakPemberian hak imunitas kepada anggota DPR-RI sampai saat ini masih menimbulkan beberapa pertanyaan dimasyarakat. Banyaknya kasus anggota DPR-RI yang mengatas namakan hak imunitas menjadi salah satu bentuk perlunya diberi batasan yang tegas dan jelas supaya tidak ada kesalah fahaman baik dari pihak masyarakat maupun anggota DPR-RI. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal-hal yang menjadi urgensi dan batasan hak imunitas anggota DPR-RI yang diberikan oleh UUD 1945 maupun UU No. 2 Tahun 2018. Yang mana pemberian hak imunitas anggota DPR-RI ini diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat sehingga diharapkan dengan adanya hak imunitas, anggota DPR-RI memiliki payung hukum yang membawa kemaslahatan bagi anggota DPR-RI dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan terkait batasan hak imunitas oleh anggota DPR-RI maka harus memperhatikan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR sehingga tidak terjadi pelanggaran.Kata kunci: Batasan, Urgensi, Hak Imunitas, Anggota DPR-RI