PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - Andy Febrianto Firmansah (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022)
ABSTRAKPertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Dalam Menerapkan Diskresi Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih terdapatnya pejabat yang berwenang dalam menggunakan diskresi sudah keluar dari kedudukannya ataupun menyalahi ketentuan peraturan yang ada. Sehingga dari penyelewengan kedudukan yang disalahgunakan dari wewenanganya demikian harus ada bentuk tanggung jawab oleh setiap pejabat yang menyalahi ketentuan demikian. Untuk itu, diskresi janganlah disalahartikan bahwa Pejabat Pemerintahan bisa sebebas-bebasnya mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan atas kehendaknya sendiri tanpa dilandasi dengan koridor yang harus dipatuhi, yakni demi kepentingan umum, dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AUPB.Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Bagaimana Bentuk pertanggungjawaban Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengaturan hukum penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan yang dimana dalam ketentuan penggunaannya harus mengikuti prosedur Penggunaan Diskresi sebagaimana yang terdapat dalam ketetuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pemberlakuan pengaturannya harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam AUPB. Adanya AUPB dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah sebagai kebutuhan untuk peraturan mendesak agar tidak terjadi kekosongan hukum harus mengimplementasi dengan kebijakan-kebijakan dalam ketentuan UU Administrasi Pemerintahan.Bentuk pertanggungjawaban penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat diberikan dengan tanggungjawab Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi, yang dimana pengaturannya bertitik pada Pasal 45 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dengan pengujian melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AUPB. Serta UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada PTUN dalam menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.Kata Kunci: Diskresi, Pertanggungjawaban, Pejabat Pemerintah. SUMMARYIn this thesis, the author raises the issue of the Legal Liability of Government Officials in Applying Discretion According to the Provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The reason for choosing this theme is that there are still officials who are authorized to use discretion who have left their positions or violated the provisions of existing regulations. So that from the misappropriation of positions that are abused from such authority, there must be a form of responsibility by every official who violates such provisions. For this reason, discretion should not be misunderstood that Government Officials can freely issue decisions and/or actions of their own free will without being based on a corridor that must be obeyed, namely in the public interest, within the boundaries of their authority, and not violating the AUPB.The formulation of the problem as follows: How is the Legal Arrangement for the Use of Discretion by Government Officials according to the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and What is the form of accountability for the use of discretion by government officials according to the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government AdministrationThis research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.The results of this study indicate that in legal arrangements the use of discretion by government officials which in the provisions of its use must follow the procedures for the use of discretion as contained in the provisions of Article 26, Article 27, and Article 28 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, which applies the arrangement must follow the provisions contained in the AUPB. The existence of AUPB in the use of discretion by government officials as a need for urgent regulations so that there is no legal vacuum must implement the policies in the provisions of the Government Administration Law.The form of accountability for the use of discretion by Government Officials in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration can be given with Position Responsibilities and Personal Responsibilities, where the arrangement is based on Article 45 paragraph (1) of the Government Administration Law by testing through the provisions contained in Article 45 paragraph (1) of the Government Administration Law. contained in the AUPB. And the Government Administration Law gives the PTUN authority in assessing whether or not there is an element of abuse of authority committed by government agencies or officials. Keywords: Discretion, Accountability, Government Officials.