TINJAUAN YURIDIS SAKSI YANG DIJADIKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI - Putri Idayatul Amalia; Abdul Wahid; Sunardi Sunardi (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022)
ABSTRACT Someone who becomes a Justice Collaborator is very important in finding and dismantling criminal acts of corruption. Of course, becoming a Justice Collaborator witness is not that easy, one of the conditions is that the Justice Collaborator witness must not be the main actor in the act of corruption itself, and the state also takes part in providing security and protection to the Justice Collaborator witness. Criminal acts of corruption can be found quickly, if the perpetrators of the crime are found sooner, of course, it can immediately save state assets, if the longer it takes, the state will suffer enormous losses. The formulation of the problem in this study is how to regulate corruption according to positive law in Indonesia? and what is the basis for juridical regulation of the existence of justice collaborator testimony in law enforcement of criminal acts of corruption in Indonesia?. in this study using normative juridical research methods.Key words: Witness, Justice Collaborator, Corruption Crime ABSTRAKSeseorang yang menjadi Justice Collaborator sangat penting dalam menemukan dan membongkar tindak pidana korupsi. tentunya untuk menjadi seorang saksi Justice Collaborator tidak semudah itu, salah satu syaratnya saksi Justice Collaborator tidak boleh menjadi pelaku utama dalam perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri, dan negara juga ikut andil dalam memberikan pengamana dan perlindungan kepada saksi Justice Collaborator, dengan adanya hal ini perbuatan tindak pidana korupsi dapat dengan cepat ditemukan, jika semakin cepat ditemukan pelaku kejahatannya, tentunya dapat segera menyelamatkan pula aset negara, jika semakin lama tentupula negara akan semakin mengalami kerugian yang amat besar.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia ? serta Apa Dasar Pengaturan Yuridis Keberadaan Kesaksian Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?. dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Kata Kunci: Saksi, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi